INSAN PERS
Daerah

Di Aceh, Tidak Ada Hukum Cambuk Bagi Koruptor


Insanpers.com. Aceh-Wacana hukum cambuk untuk koruptor kembali menguat setelah Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ditangkap KPK dalam kasus dugaan suap dana otonomi khusus.

Pasalnya, Aceh adalah salah satu wilayah yang telah menerapkan Syariat Islam dalam menegakkan hukum. Namun sayangnya, belum ada hukuman yang setimpal bagi para koruptor.

Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, EMK Alidar mengatakan bahwa koruptor tidak bisa terkena hukum cambuk di sana. Beberapa alasan dikemukakan untuk mendukung argumentasinya.

Salah satu alasan Alidar adalah karena Qanun Jinayat untuk menghukum pelanggar Syariat Islam belum mengatur tentang pelaku korupsi.

Hukuman yang berlaku bagi pelanggar Syariat Islam pun hanya sebatas cambuk, tidak ke hukuman potong tangan dan qisas.

Menurut Alidar, dulu pernah ada kajian untuk membuat peraturan menghukum koruptor dengan cambuk. Tetapi kemudian tidak jadi. Sebab ada beberapa pendapat dalam undang-undang antikorupsi yang diterapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih berat. Bahkan ada yang seumur hidup.

“Saya dulu ikut dalam beberapa kajian itu, sebelum saya menjabat Kepala Dinas Syariat Islam,” kata Alidar, dikutip dari tempo.co, pada Senin (26/11).

Majalah Tempo pernah menulis laporan terkait hal itu dengan judul, ‘Cambuk Korupsi Urusan Nanti’ edisi 27 Desember 2015. Majalah tersebut diterbitkan lantaran kajian tentang hukuman cambuk untuk koruptor mencuar di Aceh pada Desember 2015.

Kala itu, isu menguat dalam rapat persidangan akhir sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), pada Jumat 4 Desember 2015. Usulan itu disampaikan dalam pendapat akhir dan saran komisi terhadap Rancangan Qanun Tentang Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh.

Sayang, usul mulia itu tak direspons oleh seluruh fraksi. Sehingga, saat pendapat fraksi dan komisi dibawa ke Badan Musyawarah (Banmus), usulan dimaksud tidak terakomodir alias diabaikan.

Inisiasi memasukkan klausul hukuman cambuk dalam qanun disampaikan oleh Komisi VII DPRA melalui jurubicaranya, Nurzahri. Klausul itu masuk dalam pendapat, usul, dan saran Komisi VII DPRA terhadap rancangan Qanun Aceh Tentang Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh.

Saat itu, Nurzahri mengatakan hukuman cambuk untuk koruptor tidak menghilangkan hukuman pidana lainnya. Keinginan untuk mengusulkan itu adalah bagian mengkoneksikan qanun tersebut dengan Qanun Jinayah yang telah memuat hukum cambuk bagi sejumlah pelanggaran syariat Islam.

Related posts

Leave a Comment

Insan Pers