INSAN PERS
Sejarah Pers

Pers Pada di Bawah Rezim Orde Lama

Masa ini merupakan masa pemerintahan parlementer atau masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal, banyak didirikan partai politik dalam rangka memperkuat sistem pemerintah parlementer. Pers, pada masa itu merupakan alat propaganda dari Par-Pol. Beberapa partai politik memiliki media/koran sebagai corong partainya. Pada masa itu, pers dikenal sebagai pers partisipan.
Keberadaan pers pada masa ini dilandasi oleh konstitusi Indonesia Serikat dan UUDS. Dalam konstitusi RIS pasal 19 disebutkan setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Kemudian isi pasal ini kembali dicantumkan dalam UUDS 1950 mencerminkan meskipun terjadi pasang surut kehidupan pilitik, namun kebebasan pers dalam berpendapat seharusnya tetap ada dalam konstitusi.
Pemerintah juga menetapkan kebijakan dibidang pers yang sifatnya positif. Pemerintah membentuk dewan pers yang terdiri dari orang-orang persurat kabaran, cendekiawan, serta pejabat-pejabat pemerintah. Adapun dewan ini mempunyai tugas yaitu :
1. Pengertian undan-undang pers colonial.
2. pemberian dasar social ekonomis yang lebih kuat pada pers Indonesia.
3. Peningkatan mutu jurnalisme Indonesia.
Pers pada masa orde lama terbagi menjadi dua periode, yakni Periode Demokrasi Liberal dan Periode Demokrasi Terpimpin. Seiring dengan kembalinya bentuk negara dari negara federal menjadi negara kesatuan, maka dimulailah pada masa ini sistem Demokrasi Liberal di Indonesia. Pers pada masa Demokrasi Liberal ini merupakan suatu masa dimana Pers di Indonesia mengalami masa kebebasan yang begitu besar, setiap orang asalkan memiliki modal dapat memiliki sebuah surat kabar, sehingga ia bisa memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya, tanpa harus terlebih dahulu mengurus perizinan.
Pada masa Demokrasi Liberal ini dapat digambarkan sebagai suatu lembaran hitam dalam sejarah pers kita, karena untuk memperoleh pengaruh dan dukungan pendapat umum, pers kita yang pada umumnya mewakili aliaran-aliaran politik yang saling bertentangan menyalahgunakan “freedom of the press”, kadangala melampaui batas-batas kesompanan. Malahan mendekati cara-cara yang biasanya dilakukan oleh pers di negara-negara liberal seperti Amerika Serikat.
Para Wartawana kita dalam masa Liberal ini banyak yang dihinggapi oleh jiwa liberalistis dan penyakit sinisme. Presiden Sukarn sendiri menkonstatir di masa ini timbulnya lima macam krisis dalam masyarakat kita, yaitu krisis kewibawaan, krisis politik, krisis pandangan dalam Angkatang Bersenjata dan krisis moril.
Pada masa Demokasi Liberal ini Koran-koran sangat banyak bermunculan mulai dari surat kabar Belanda , seperti Java Bode, de Locomotief, Algemeen Indisch Dagblad de Preanger Bode, Nieuwgier dan Nieuwe Courant. Koran-koran Belanda tersebut diberikan kebebasan untuk mengeluarkan segala macam pendapat, seperti dalam masalah Irian Barat banyak surat kabar Belanda, mendukung kebijaksanaan Pemerintah Belanda.
Selain itu pada masa ini surat kabar mengalami oplah yang cukup besar, namun demikian oplah yang cukup besar ini adalah bukan oplah surat kabar dalam bidang politik, ekonomi, dll. Namun ternyata ialah surat kabar yang berlatar belakang surat kabar berbau porno, seks, dll. Sementara Surat Kabar politik, hukum, dan ekonomi kalah telak.
Karena pada masa itu masyarakat lebih tertarik pada hal yang berbau sensualitas dan seks, akibat ialah banyak surat kabar yang mengalami kelesuan dan banyak yang kemudian mengalami gulung tikar.
Pada zaman Demokrasi Liberal ini juga ada gejala-gejala atau pertanda yang menunjukkan bahwa waktu itu pers banyak dibuat membuat fitnah, mencaci maki, menjatuhkan martabat seseorang atau keluarga, tanpa memikirkan ukuran-ukuran sopan-santun dan tatakrama. Justru karenanya, orangpun lalu saling menanya sampai dimana kebebasan pers dapat dilaksanakan, dan bila tidak ada btasnya, niscaya akan merupakan anarki.
Hingga Tahun 1957 Pers Indonesia mengalami periode kebebasan Pers, namun setelah Pemberontakan PRRI dan Permesta, serta kegagalan Konstituante merancang Undang-Undang Dasar baru, dan dekrit Presiden Soekano. Maka kemudian mulai muncul beberapa pembredelan terhadap beberapa majalah yang dinilai berbahaya. Dengan latar belakang kondisi politik dan keamanan di atas berdasarkan ketentuan SOB, penindakan keras yang meningkat terhadap pers dengan sendirinya tidak dapat dihindarkan. Pada bulan September 1957, tidak kurang dari 13 pnerbitan pers di Jakarta terkena pembredelan sekaligus. Mereka adalah Harian Rakyat, Pedoman, Indonesia Raya, Bintang Timur, Keng Po, Djiwa Baru, Merdeka, Pemuda, Jawa Bode, Abadi, dan Kantor Berita Antara INPS serta Aneta.
Pada bulan April 1958, Pemerintah melarang semua Koran-koran berbahasa China. Di Medan, Koran-koran yang ditutup adalah The Sumatra Times, New China Times, Sumatra Bin Poh, Hwa Choa Jit Poh, dan Democratic Daily News. Di Ujung Pandang, terdapat empat surat kabar : Kuo Min-Tang, Chiao Seng Phao, Daily Chronicle dan Daily Telegraph. Puncaknya ialah keluarnya Dekrit Presiden oleh Presiden Soekarno.
Pada masa Demokrasi Liberal Pers memiliki beberapa fungsi,
 
Setelah pengakuan kedaulatan, sruktur pers di Indonesia merupakan kelanjutan masa sebelumnya, terdiri dari pers nasional, surat-surat kabar Belanda dan China. Koran-koran Belanda yang hadir sebelum masa kemerderkaan dibolehkan hadir oleh pemerintah dan dianggap sebagai Koran Tamu. Koran-koran tamu itu mempunyai percetakan sendiri, lengkap dengan peralatannya yang serba modern. Dan merekapun mendapat privilege yang sama dengan Koran-koran Belanda ini dibenarkan menulis apa saja yang mereka kehendaki, dan kantor beritanya pun masih tetap pula dibenarkan menyiarkan berita yang sesuai dengan selara mereka sendiri.
  Namun secara ekonomi organ pers pribumi mengalami kelesuan dalam keuangan terutama dibandingkan dengan organ pers Belanda atau China yang didukung oleh capital besar, sebaliknya Pers pribumi tidak mengalami kapital yang besar. Pers Pribumi yang dapat bertahan ialah pers yang tercatat sebagai organ Partai seperti harian pedoman, abadi, yang nota bene adalah harian milik partai politik.
Menurut catatan tahun 1954, di Jakarta tercatat sebanyak 27 surat kabar dengan jumlah oplah hampir 50% dari jumlah oplah untuk seluruh Indonesia. Koran-koran yang mencatat oplah besar umumnya merupakan organ atau pendukung partai, Harian Rakyat (PKI) 55.000 eksemplar, Pedoman (PSI) 48.000 eksemplar, Suluh Indonesia 40.000 eksemplar, dan Abadi (Masyumi) 34.000 Eksemplar. Selain surat-surat kabar di atas di Jakarta terbit harian Pemandangan, Merdeka, Bintang Timur (organ Partindo), Duta Masyarakat (organ Nahdatul Ulama), Sin Po (China, Komunis), Keng Po (Cina nonkomunis).
Pada masa ini Pers digunakan oleh Partai Politik terutama sebagai sebuah alat propaganda politik terutama menjelang Pemilu 1955, oplah dan penerbitan surat kabar mengalami peningkatan yang demikian pesat, dibandingkan periode sebelumnya. hal ini disebabkan para politikus menggunakan Pers sebagai sarana untuk menarik perhatian umum dan dukungan Umum.
Menurut Hatta, surat kabar yang telah menjadi suara golongan politik tertentu tidak mengurangi kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat. Sebagai suatu kesatuan, pers adalah suara dari rakyat yang merdeka, yang bebas mengeluarkan pendapat yang berlainan tentang masalah-masalah negara dan masyarakat. Tetapi tambahnya, dalam proses pembangunan, kedudukan dan peranan pers nasional tidak semata-mata menjadi “anggota perasaan umum” atau terompet perasaan umum, melainkan mendorong perasaan umum itu untuk menginsafi dasar-dasar perekonomian negara dan masyarakat.
Namun-namun kemudian hasil-hasil yang terjadi ketika partai menjadi organ politik partai politik ialah, praktek-praktek dimana pemerintah memberikan dukungan kepada pers yang menyokonngnya di satu pihak, dan menghambat mereka yang menentangnya. Surat-surat kabar yang mendukung suatu kabinet biasanya akan memperoleh pesanan besar dari kantor-kantor pemerintah, mendapat kredit untuk membeli perangkat keras, dan lebih disukai bila ada undangan untuk ikut delegasi-delegasi ke luar negeri, sebaliknya wartawan-wartawan Koran lawan akan mendapat larangan terbit.
Kebijaksanaan pemerintah terhadap pers di zaman Indonesia merdeka mengalami beberapa kali perubahan. Hal itu disebabkan beberapa kali pula terjadi perubahan dalam corak pemerintahan.
Kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda terhadap pers yang tertuang dalam Pers breidel Ordonnantie, secara formal belum diganti pada awal pemerintahan Republik Indonesia. Baru pada tahun 1954, tanggal 2 Agustus, berlakulah pencabutan Pers breidel Ordonnantie itu. (UU No.23 tahun 1954, Lembaran Negara 54-77).
Penghapusan Pers breidel Ordonnantie itu antara lain diperjuangkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia yang didirikan di Sala 9 Februari 1953. Dalam kongresnya ke-7 di Denpasar bulan Agustus 1953 misalnya, PWI mengeluarkan keputusan: Menurut kepada pemerintah supaya segera mengeluarkan Undang-Undang Pers yang bersumber pada hak kemerdekaan berfikir dan kebebasan mempunyai serta mengeluarkan pendapat, sesuai dengan pasal 18 dan 19 Undang-Undang Dasar Sementara. Dalam kaitan ini kongres memutuskan pula untuk membentuk panitia, yang sama-sama dengan Pengurus Pusat PWI memperjuangkan segera dikeluarkannya UU Pers yang mencakup hak ingkar, larangan terhadap persasing dan penghapusan Pers breidel Ordonnantie.
Sebelum UU Pokok Pers akhirnya disahkan pada tanggal 12 Desember 1966, pers Indonesia masih menghadapi peraturan-peraturan yang dirasa menekan oleh para wartawan. Perkembagan politik besar peranannya dalam melahirkan peraturan-peraturan itu.
Diantara peraturan-peraturan tersebut, dapat dikemukakan antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer pada 14 September 1956 (Peraturan KSAD selaku Penguasa Militer No.PKM/001/0/1956).
Pasal 1 peraturan itu menegaskan larangan untuk cetak, menerbitkan dan menyebarkan serta memiliki tulisan-tulisan, gambar-gambar, klise atau lukisan-lukisan yang memuat atau mengandung kecaman, persangkaan atau penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, sesuatu kekuasaan atau majelis umum atau “seorang pegawai negeri pada waktu itu atau sebab menjalankan pekerjaan dengan sah”.
Larangan  itu berlaku juga bagi tulisan-tulisan, yang dinilai “memuat atau mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antaranya atau terhadap golongan-golongan penduduk”. Dilarang pula “tulisam-tulisan yang memuat berita-berita atau pemberitahuan-pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat”.  
Ketentuan tersebut, yang sangat mirip dengan isi Haatzaai Artikelen, mendapat protes keras dari surat-surat kabar dan PWI mulai dari Pusat sampai ke cabang-cabang.Serikat Perusahaan Surat kabar (SPS) Pusat menolak dan mengecam peraturan ini. PWI cabang Besuki bahkan menganjurkan rekan-rekannya mem-blok out semua berita tentang ketentaraan kalau peraturan Kasad tetap berlaku. (178)
Peraturan yang ditandatangani oleh KSAD Mayor Jenderal A.H. Nasution itu akhirnya dicabut pada 28 November 1956. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa pembredelan, sensor dan tindakan-tindakan terhadap para wartawan tidak terjadi lagi. Faktanya akan dikemukakan dalam bagian berikut.
Pembatasan-pembatasan terhadap pers justru semakin terasa, setelah diumumkan Keadaan Perang pada 14 Maret 1957. Perlu dicatat adanya usaha-usaha, baik dari pihak para wartawan, Kementrian Penerangan maupun Penguasa Militer untuk menyelesaikan masalah-masalah pers yang timbul, sebaik mungkin.
Sebagai hasil pertemuan-pertemuan antara berbagai pihak itu, disepakati antara lain membentuk “Badan Kontak”, baik di Pusat maupun di daerah-daerah. Badan kontak antara pemerintah-penguasa militer di satu pihak itu dimaksudkan untuk menampung persoalan-persoalan yang timbul di antara pers dan pemerintah umumnya juga terhadap tindakan-tindakan yang diambil.
Sebelum Badan Kontak itu dibentuk, Sekjen Departemen Penerangan di kala itu (1957), R.M. Harjoto, diterima sebagai perantara antara penguasa militer dengan pers.Bandan Kontak itu, tidak saja diusahakan terbentuk di Pusat, tetapi juga di daerah-daerah.Di kala itu penguasa militer di daerah masing-masing sering membuat peraturan-peraturan sendiri dan melakukan tindakan-tindakan sendiri terhadap persatuan pun wartawan.
Itulah sebabnya Kepala Staf Angkatan Darat yang juga menjadi Penguasa Militer Pusat, Mayor Jenderal A.H Nasution, mengeluarkan instruksi kepada para penguasa militer di daerah tertanggal 4 Desember 1957, yang isinya sebagai berikut: Semua peraturan mengenai pembatasan pemasukan surat-surat kabar dan sensor preventif yang dibuat oleh masing-masing Penguasa Militer Daerah, supaya dicabut.
Penguasa Militer Daerah Jakarta Raya akhirnya mengeluarkan juga ketenuan menegnai permintaan izin terbit bagi harian-harian dan majalah-majalah di Jakarta. Ini terjadi tanggal 1 oktober 1958. Pemerintah Hindia Belanda dalam ketentuan-ketentuan yang mengenai pers tidak mengadakan izin terbit, meskipun masalah lisensi atau izin terbit ini pernah menjadi masalah hangat dikalangan penguasa colonial. Ketentuan mengenai izin terbit bagi per situ baru kemudian diadakan oleh Pemerintah Balatentara Jepang dan di zaman Republik Indonesia, dimulai sewaktu berlakunya SOB tersebut sampai sekarang.
Suatu ketentuan yang menarikdanbarupertama kali terjadi dalam sejarah pers di Indonesia, ialah berlakunya ketentuan mengenai jumlah iklan yang maksimal boleh dimuat oleh sebuah surat kabar. Para pemimpin surat kabar diminta untuk membuatiklan tidak lebih dari sepertiga ruangan atau halaman-halaman yang tersedia.
Setelah pengakuan kedaulatan, sruktur pers di Indonesia merupakan kelanjutan masa sebelumnya, terdiri dari pers nasional, surat-surat kabar Belanda dan China. Koran-koran Belanda yang hadir sebelum masa kemerderkaan dibolehkan hadir oleh pemerintah dan dianggap sebagai Koran Tamu. Koran-koran tamu itu mempunyai percetakan sendiri, lengkap dengan peralatannya yang serba modern. Dan merekapun mendapat privilege yang sama dengan Koran-koran Belanda ini dibenarkan menulis apa saja yang mereka kehendaki, dan kantor beritanya pun masih tetap pula dibenarkan menyiarkan berita yang sesuai dengan selara mereka sendiri.
 Namun secara ekonomi organ pers pribumi mengalami kelesuan dalam keuangan terutama dibandingkan dengan organ pers Belanda atau China yang didukung oleh capital besar, sebaliknya Pers pribumi tidak mengalami kapital yang besar. Pers Pribumi yang dapat bertahan ialah pers yang tercatat sebagai organ Partai seperti harian pedoman, abadi, yang nota bene adalah harian milik partai politik.
Menurut catatan tahun 1954, di Jakarta tercatat sebanyak 27 surat kabar dengan jumlah oplah hampir 50% dari jumlah oplah untuk seluruh Indonesia. Koran-koran yang mencatat oplah besar umumnya merupakan organ atau pendukung partai, Harian Rakyat (PKI) 55.000 eksemplar, Pedoman (PSI) 48.000 eksemplar, Suluh Indonesia 40.000 eksemplar, dan Abadi (Masyumi) 34.000 Eksemplar. Selain surat-surat kabar di atas di Jakarta terbit harian Pemandangan, Merdeka, Bintang Timur (organ Partindo), Duta Masyarakat (organ Nahdatul Ulama), Sin Po (China, Komunis), Keng Po (Cina nonkomunis).
Pada masa ini Pers digunakan oleh Partai Politik terutama sebagai sebuah alat propaganda politik terutama menjelang Pemilu 1955, oplah dan penerbitan surat kabar mengalami peningkatan yang demikian pesat, dibandingkan periode sebelumnya. hal ini disebabkan para politikus menggunakan Pers sebagai sarana untuk menarik perhatian umum dan dukungan Umum.
Menurut Hatta, surat kabar yang telah menjadi suara golongan politik tertentu tidak mengurangi kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat. Sebagai suatu kesatuan, pers adalah suara dari rakyat yang merdeka, yang bebas mengeluarkan pendapat yang berlainan tentang masalah-masalah negara dan masyarakat. Tetapi tambahnya, dalam proses pembangunan, kedudukan dan peranan pers nasional tidak semata-mata menjadi “anggota perasaan umum” atau terompet perasaan umum, melainkan mendorong perasaan umum itu untuk menginsafi dasar-dasar perekonomian negara dan masyarakat.
Namun-namun kemudian hasil-hasil yang terjadi ketika partai menjadi organ politik partai politik ialah, praktek-praktek dimana pemerintah memberikan dukungan kepada pers yang menyokonngnya di satu pihak, dan menghambat mereka yang menentangnya. Surat-surat kabar yang mendukung suatu kabinet biasanya akan memperoleh pesanan besar dari kantor-kantor pemerintah, mendapat kredit untuk membeli perangkat keras, dan lebih disukai bila ada undangan untuk ikut delegasi-delegasi ke luar negeri, sebaliknya wartawan-wartawan Koran lawan akan mendapat larangan terbit.

Related posts

Leave a Comment

Insan Pers