INSAN PERS
Opini

Sebab Lalai, DPRD Sumenep Jadi Sorotan Publik

Insanpers.com || 04 Maret 2019

Seiring dengan perjalanan otonomi daerah, dimana pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, baik dalam pembuatan peraturan daerah dengan catatan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, maupun dalam pengelolaan keuangan daerah yang merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Hal itu kita kenal dengan istilah APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) sebagai mana termaktub dalam PERMENDAGRI No 38 Tahun 2018.

Pemerintah daerah (Khususnya) dalam hal ini DPRD memiliki gawe tahunan yaitu membuat APBD yang akan dilaksanakan selama 1 tahun berjalan. Hal itu dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu proses perencanaan dan penganggaran yang akan menghasilkan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas & Plafon Anggaran Sementara) yang dibahas bersama DPRD melalui nota kesepakatan pimpinan DPRD dengan KDH yang menghasilkan pedoman penyusunan RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah). Dengan demikian, tim anggaran PEMDA mengevaluasi PERDA-APBD sehigga lahirlah RAPERDA APBD yang akan dibahas dan disetujui oleh DPRD.

Mengaca pada tahapan dan jadwal penyusunan APBD tahun anggaran 2019, penyampaian rancangan KUA-PPAS oleh ketua TAPD kepada kepala daerah paling lambat minggu ke-1 bulan Juli. Sedangkan penetapan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi paling lambat akhir Desember (31 Desember).

Selain kami menganggap bahwa Pemerintah Sumenep lalai dalam melaksanakan amanat Undang-Undang dan jadwal terkait pembuatan dan pengesahan APBD, kami juga mengaggap bahwa transparansi Pemerintah Sumenep terhadap anggaran masih sangat tidak dilakukan secara sungguh-sungguh. Hal ini kami (LAKPESDAM) rasakan betapa sulitnya mencari atau meminta secara formal dokumen APBD dari tahun ke-tahun. Kita ketahui bersama bahwa dokumen APBD bukanlah dokumen yang harus di rahasiakan dan diamankan perihal penganggarannya. Dokumen APBD sifatnya umum dan berhak dipahami dan dipelajari oleh siapapun.

Beberapa ulasan diatas tidak berjalan sebagaimana mestinya.Terdapat ketimpangan antara konteks ideal dengan fakta yang terjadi di lapangan. Kami LAKPESDAM NU (Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) NU Sumenep, yang salah satunya memiliki focus kegiatan menganalisis APBD, sungguh terkejut ketika menemui salah satu anggota DPRD kabupaten Sumenep (tidak perlu kami sebutkan), menanyakan persoalan APBD 2019 dengan jawaban bahwa APBD untuk Anggaran Tahun 2019 belum selesai. Padahal sebagaimana jadwal penyusunan APBD untuk anggarantahun 2019 sudah diulas di atas bahwa APBD ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember.

Ketika dalam perjalanan 2019 hingga hari ini sudah memasuki bulan ketiga APBD belum selesai. Maka pertanyaannya adalah apa yang mereka kerjakan selama tahun 2018 ? Dan apa hasilnya ? lalu bagaimana dengan rencana kerja daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 ?. Jelas hal demikian sudah mencederai kajian rutinitas kami di LAKPESDAM dalam menganalisis APBD. Berangkat dari hal tersebut kami LAKPESDAM menilai bahwa DPRD tidak serius dalam menyelesaikan pembahasan persoalan APBD.

Red. Olive

Related posts

Leave a Comment

Insan Pers