23.4 C
New York
Kamis - Mei 23,2019
Image default
Sejarah Pers
1.1.1.      Perubahan UU 1848 dan pengumuman UU Pers
           
            Pada 1848 reformasi konstitusional dilembagakan supaya Majelis Tinggi bisa bersuara lebih banyak mengenai tata pemerintahan di Hindia Belanda, serta menambah hak para anggota Partai Liberal dan Partai Kristen untuk mengkritik dampak Tanam Paksa. Harapan akan perubahan tampaknya tidak hanya didukung oleh para politikus Belanda, tapi juga kelas menengah yang menjadi sejahtera berkat keuntungan ekonomi Belanda yang dipetik dari Jawa. Tekanan untuk mengganti Tanam Paksa dengan perdagangan terbuka bermuara pada imbauan melakukan liberalisasi yang lebih besar dalam ekonomi kolonial dan menghapuskan sejumlah hambatan hukum yang membatasui usaha swasta secara berlebihan . terkait dengan tuntutan untuk usaha swasta ini adalah kebutuhan akan kemerdekaan pers yang lebih besar.[1]
            Hasil agitasi untuk perubahan ke bentuk sistem pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip liberal ialah lahirnya konstitusi baru untuk Hindia Belanda, yang disebut Regeerings Reglement pada 1854, konstitusi ini baru meliputi pasal 110 mengenai pers:
     Penyeliaan terhadap pers oleh pemerintah harus diatur oleh ordonasi, yang sesuai dengan prinsip bahwa publikasi gagasan dan sentimen oleh pers dan izin memasukkan barang cetakan dari luar Belanda tidak dibatasi, kecuali hal itu untuk menjamin ketertiban masyarakat.
            Pasal ini tidak menetapkan bagaimana penyeliaan terhadap pers akan diatur, tetapi bagaimanapun  juga menghasilkan sebentuk penyeliaan preventif. Kegagalan menaati peraturan tersebut akan membahayakan kelangsungan usaha sebuah percetakan atau penerbit. UU Pers ini juga memberi kekuasaan kepada Gubernur Jenderal untuk menutup sebuah percetakan yang dianggap melakukan pelanggaran serius terhadap undang-undang. UU Pers yang terakhir ini tidak pernah dilaksanakan hingga 1856, dan ketika muncul, banyak pihak yang berharap banyak akan kemerdekaan Pers menjadi kecewa. Apa yang dituangkan dalam UU Pers 1856 dari Resolusi Kerajaan 8 April 1856 (staatsblad 1854 No.74) tidak lebih sebuah undang-undang preventif dan represif.[2]Pada dasarnya UU Percetakan atau Drukpersreglement itu bertujuan mengintimidasi dan mengekang pers yang baru mulai bangkit. UU itu dirancang untuk melumpuhkan kritik terhadap pemerintahan kolonial melalui cara-cara preventif dan represif. Inilah latar belakang yang menumbuhkan dan mengembangkan pers berbahasa anak negeri di Indonesia.[3]
1.2.Asal Usul Pers Berbahasa Anak Negeri
      Tinjauan terhadap sejarah awal surat kabar dan terbitan berkala bahasa anak negeri serta peran orang yang terlibat di dalamnya memperlihatkan bahwa pada tahun-tahun pertama penerbitan itu berangkat dari motivasi komersial, tetapi beberapa diantarannya adalah oranf idealis, dan yang lain melihat pers sebagai alat yang bermanfaat untuk menjaring pengikut. Karena itu, beberapa dari mereka bertujuan terutama menyediakan bahan bacaan bagi sejumlah sekolah pribumi dan lembaga pelatihan guru yang baru berdiri, sementara misionaris Kristen mengupayakan penebitan brosur guna menyebarkan agama mereka.
      Jumlah pembaca dan isi ketiga jenis surta kabar dan penerbitan berkala ini yakni yang komersial, yang idealis dan misionaris karena itu harus diteliti. Sementara itu pertumbuhan pers di Jawa dan luar Jawa dari 1855 hingga 1873 harus ,mempertimbangkan pula penyebaran pendidikan model barat melalui sekolah-sekolah pemerintah dan misi, serta peran pendidikan model baru itu dalam perkembangan pers disini.
1.2.1.      Para Pionir
           
            Sejarah Pers berbahasa daerah di Indonesia dimulai ketika mingguan berbahasa Jawa, Bromartani, meluncurkan penebitan perdanannya pada 25 Januari 1855. Dipimpin oleh C.F. Winter Sr.,[4]dan putranya,Gustaaf Winter, surat kabar itu terbit setiap kamis dari percetakan Hartevelt di Surakarta. Lingkungan di sekitar kelahirannya cukup menarik, begitu pula hal-ikhwal yang memicu penebitan surat kabar ini. Bromartani didirikan setelah UU tahun 1854 (Regeerings Reglement) yang membayangkan kelonggaran peraturab pers di Hindia diumumkan. Tatkala surat kabar itu terbit untuk pertama kalinya, UU Pers masih diperdebatkan oleh Parlemen Belanda. Entah merupakan respon terhadap janji”kemerdekaan” pers yang disiratkan oleh UU tahun 1854 atau hanya sebuah kebetulan , Bromartani lahir ditengah pengharapan yang besar akan liberalisme pers hanya setahun sebelum UU Pers 1856 diperkenalkan. Namun, ketatnya UU Pers itu ketika akhirnya tersusun, hasruslah ditempatkan dalam konteks masa itu, ketika kritik kaum Liberal terhadap sistem Tanam Paksa Van den Bosch diangkat dan digaungkan oleh pers swasta Belanda yang lahir di Hindia.[5]
            Peraturan pers  yang baru itu dimaksudkan untuk mematahlan kritik terhadap pemerintahan kolonial tersebut. Meskipun demikian, dibanding dengan periode sebelumnya, ketika pemerintah tidak mengubris dan karena itu bahkan tidak mengakui, keberadaan pers, UU pers 1856 yang baru mungkin dapat dianggap sebagai suatu kemajuan. Sebelumnya pemerintah mempunyai wewenang melarang barang cetakan apa saja semau-maunya, dan Gubernur Jenderal berkuasa penuh mengusir siapa saja yang dianggap mengancam keamanan Hindia Belanda. Keadaan ini pun menyebabkan tak seorangpun yang berani mengambil resiko menerbitkan suatu sebelum meminta izin dari pemerintah. Jadi, kendai undang-undang yang baru ini sangat ketat, beberapa orang melihatnya sebagai sedikit kemajuan, dan mungkin untuk sebagian menjelaskan mengapa muncul sejumlah surat kabar baru milik swasta termasuk Bromartani, surat kabar berbahasa daerah yang pertama.[6]
            Sebenarnya Bromartani bukanlah satu-satunya publikasi berbahasa daerah yang muncul pada Januari 1855. Secara stimulan muncul pula sebuah penerbitan berkala, Poespitamantjawarna. Dipimpin dan diterbitkan oleh Gustaaf Winter, yang menguasai bahasa dan sastra Jawa. Seperti Bromartani, Poespitamantjawarna mungkin juga bisa dikategorikan sebagai penerbitan idealistis, dengan muatan sastra dan pendidikan yang bertujuan menyajikan semacam dorongan belajar bagi pribumi Indonesia. Baik Bromartani maupun Poespitamantjawarna menggunakan bahasa kromo inggil, ragam bahasa Jawa tinggi. Ini tentu bukan sesuatu yang luar biasa, sebab keduanya terbit dan beredar di kota Keraton Surakarta. Seperti Yogyakarta, Surakarta, Ibu kita Kesultanan Surakarta dan Mangkunegaran, yang memiliki Keraton Susuhunan dan Pangeran Adipati Mangkunegara adalah wilayah kebudayaan dan tradisi Jawa. Kegiatan sastra di sebuah lembaga kajian bahasa Jawa, seperti Raden Panji Puspowilogi dan Raden Ngabei Reksodiputro, bersama para ahli Eropa.[7]
            Sekolah- sekolah di Surakarta itu segera menemui kesulitan memperoleh buku yang layak untuk para muridnya. Karena itu , kepala sekolah guru, Palmer van den Broek, yang selalu berusaha mengumpulkan bahan bacaan bagi para muridnya, menyambut baik kelahiran Bromartani dan Poespitamantjawarna. Memang, mungkin saja C.F. Winter dan Hartevelt bersaudara membayangkan siswa di Surakarta itu menerbitkan korannya, sebab isinya seolah-olah ditunjukan kepada siswa sekolah. Berita dari berbagai daerah sejumlah artikel tentang ilmu atau fisika, perhatian kepada subjek tertentu seperti berat udara, air dan berbagai jenis materi, jelas ditunjukan untuk siswa sekolah guru, kalau tak bisa dikatakan untuk semua murid secara umum. Namun untuk pembaca umum, Bromartani juga menyuguhkan topik-topik seperti berita kamatian, berita kelahiran, obral, lelang, maklumat pemerintah, penunjukan dan mutasi pejabat serta berbagai artikel tentang perkembangan pertanian, industri, hikayat dan berita-berita yang menggugah minat pembaca tentang peristiwa-peristiwa dunia. Berita lokal dan disekitar Surakarta juga dimuat. Pada 1856, misalnya surat kabar tersebut melaporkan secara rinci upacara penobatan sultan Yogyakarta yang baru, Hamengku Buwono VI. Surat kabar itu juga memuat iklan, pengumunan lelang, serta jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal.[8]
            Sampai akhir abad ke-1856 jumlah pelanggan surat kabar tersebut tak lebih dari 290 sehingga penerbit mengumumkan, kelak mereka akan menghadapi kesulitan.[9]Karena tidak mampu menarik pelanggan, Hartevelt terpaksa menghentikan penerbitan sebab, sebagai usaha bisnis, surat kabar tersebut telah gagal. Edisi terakhir Bromartani terbit pada 23 Desember 1856, tetapi penerbit menyatakan harapan mereka bahwa penghentian ini hanya bersifat sementara dan bahwa akan ada pihak yang lain yang melanjutkan. Penerbit pun berharap kelak isinya lebih berkembang. Ternyata, surat kabar itu tidak terbit lagi hingga 1871, ketika penerbitan di Surakarta, P.F. Voorneman, menerbitkan lagi Bormartani dengan kop yang sama, dan tarif berlangganan rata-rata 12 gulden pertahun.[10]
            Pada 1856, ketika Bormartani memasuki tahun kedua penerbitannya, seorang penerbit di Surabaya, E.Fuhri menerbitkan surat kabar pertama berbahsa Melayu di Indonesia, Soerat Kabar Bahasa Melaijoe. Penerbitan diumumkan oleh De Oostpost, sebuah surat kabar berbahasa Belanda yang beredar di Surabaya. Edisi pertama Soerat Kabar Bahasa Melaijoe yang berorientasi komersial itu terbit pada 5 Januari 1856, dan penerbitnya menjanjikan terbit setiap Sabtu. Karena berorientasikan komersial, pemvaba surat kabar tersebut diperkirakan komunitas pedagang Tionghoa, serta saudagar Arab dan pribumi di kota. Oplahnya yang pasti tidak diketahui, tetapi pembacanya tidaklah lebih banyak dari tiga sampai empat ratus orang dan mungkin, sebabnya surat kabar ini gagal mendapatkan pelanggan yang menyebabkan berhenti terbit setelah edisinya yang ke-13, artinya hanya bertahan sekitar tiga bulan. Kematiannya mungkin sebagian disebabkan karena tak pernah meiliki seorang editor permanen. Meskipun menggunakan bahasa Melayu rendah, surat kabar ini gagal menjaring cukup pelanggan untuk bertahan.[11]
            Tahun 1856 bukan hanya tahun munculnya surat kabar, tetapi juga penerbitan berkala berbahasa Melayu yang pertama di Hindia. Jurnal bulanan ini, Bintang Oetara, terbit perdana pada 5 Februari 1856. Diterbitkan oleh H.Nygh di Rotterdam, jurnal ini mula-mula dipimpin oleh P.P Roorda van Eysinga, profesor filologi di Delft, yang konon jatuh cinta pada ragam bahasa Melayu Tinggi seperti digunakan, misalnya di Padang dan Palembang. Setelah P.P Roorda van Eysinga wafat, putranya W.A.P Roorda van Eysinga, yang kemudian memimpin Bintang Oetara menyatakan, karena penebitan berkala itu punya pasar yang bagus di Jawa, ia akan mencoba menggunakan ragam bahasa Melayu yang lebih sederhana, yang disebutnya Melayu Luar. Distributor penerbitan berkala ini adalah Lange dan Co., sebuah toko buku di Batavia.[12]
            Bintang Oetara, adalah penerbitan berkala yang berorientasi pada pencerahan, yang menyediakan halaman-halamannya untuk hikayat Melayu dan Indo-Persia, pantun, artikel pengetahuan umum dan reportase berbagai peristiwa di negeri-negeri yang jauh, seperti Amerika dan Belanda. Muatan lain Bintang Oetara adalah permainan catur,kuis dan teka-teki, cerita kiasan bergambar, fabel dan artikel tentang tempat-tempat seperti Amsterdam, Instanbul, Prancis, Rusia dan Tiongkok. Sebagai pemikat untuk pembaca pribumi, redaktur juga memuat cerita-cerita tentang ajaran moral, misalnya tentang kehidupan Nabi Muhammad, sahabat-sahabatnya dan keluarganya. Bentuk sastra Melayu yang digunakannya ternyata menjadi rintangan kelanjutan sirkulasinya, sebab orang Jawa dan Sunda sulit memahaminya. Sekali lagu kekurangan pembaca memaksa sebuah penerbitan berkala dalam bahasa anak negeri menghentikan penerbitannya dan menjelang pertengahan 1857, nama Bintang Oetara tak lagi terdengar, meskipun isinya telah mencerahkan dan menghibur serta menggugah para pembaca berbahsa Melayu.[13]
            Sekitar setahun setelah kematian Bintang Oetara, Lange dan Co., pemilik toko buku di Batavia yang bertindak sebagai agen jurnal, meluncurkan surat kabar sendiri yang berbahsa Melayu Soerat Chabar Betawi. Rupanya pengalaman buruk dengan Soerat Kabar Bahasa Melajoe tidak membuat mereka jera untuk mencoba menerbitkan surat kabar berbahasa Melayu. Tetapi hidup Soerat Chabar Betawiberlangsung singkat. Upaya membangun citra komersial demi menarik pembaca dan pelanggan dari kalangan bisnis dan perdagangan di Batavia, tak membantu mendapatkan pelanggan yang cukup untuk mendukung kehadirannya. Soerat Chabar Betawi harus menghentikan penerbitannya pada 1858, dan kehadirannya sudah dilupakan oleh dunia pers pada tahun berikutnya.[14]
            Periode antara 1855 dan 1860  menandai fase pertama sejarah pers di Indonesia. Itulah periode eksperimentasi bagi para penerbit yang giat mendirikan pers, dan lahan ujinya adalah kota-kota Surakarta, Surabaya dan Batavia. Pada periode itu terbit tiga surat kabar mingguan dan dua penerbitan berkala. Kendari semua berusia singkat dan keberadaannya didera oleh sedikitnya pelanggan, potensi pers itu untuk menemukan “rumah”-nya di kora-kota provinsi tak bisa diabaikan, terlebih jika pendidikan lebih tersebar diantara penduduk asli Hindia. Pertumbuhan sekolah dan pusat pendidikan guru pada dasawarsa berikutnya ternyata menunjang pertumbuhan pers dalam bahasa anak negeri di Hindia Belanda.[15]
1.2.2.      Pertumbuhan pers berbahasa anak negeri , 1860-1873
            Periode antara 1863 dan 1871 adalah titik balik yang menentukan kebijakan pemerintah Hindia Belanda di bidang pendidikan. Jumlah sekolah untuk anak pribumi segera bertambah dan ditunjuklah seorang inspektur pendidikan pribumi. Sejak 1867, departemen pendidikan, kepercayaan masyarakat dan industri mengambil alih pengelolaan pendidikan secara terpusat di Jawa, pada periode anatar 1849 dan 1871 berdiri 77 sekolah pemerintahan.[16]Yaitu sekolah-sekolah kabupaten, sekolah pemerintah kebanyakan terdapat di Semarang, Surabaya, Surakarta dan Batavia. Untuk pulau berpenduduk padat seperti Jawa, jumlahnya sangat kecil.[17]
            Pembukaan jaringan telegram pada 1856 dan diperkenalkan jasa pelayanan pos yang modern pada 1862, diikuti oleh pembukaan jakur kereta api yang pertama pada 1867, secara tidak langsung memfasilitasi perkembangan pers. Pelayanan pos jauh lebihj mempermudah dan mempercepat para penerbit mengirimkan surat kabar mereka kepada para pelanggan serta menerima berita tulisan dari koresponden. Pelayanan telegram menyebabkan redaktur dapat menerima berita dan laporan dari sumber-sumber pemerintah dan redaktur surat kabar yang lain. Semua ini, berbarengan dengan pertumbuhan sekolah pribumi di Jawa dan pulau-pulau lainnya, membuka babak kedua sejarah pers di Hindia Belanda. [18]
            Dasawarsa antara 1860 dan 1870 adalah periode konsolidasi bagi pers. Dari lima surat kabar di Jawa ( Bintang Timor, Selompret Melajoe, Djoeroemartani, Bintang Barat danBiang-Lala) dan satu di Minahasa (Tjahaja Siang), Bintang Timor dan Selompret Melajoe yang paling hidup, dan karena itu paling populer. Berita dari kedua surat kabar ini sering dimuat kembali oleh koran lainnya.
            Menjelang awal 1870-an pers dalam bahasa anak negeri telah meneguhkan pijakannya di kota-kota penting di Jawa dan luar Jawa. Pada tahun awal terbit sejumlah surat kabar dana penerbitan berkala yang mencerahkan dengan kecenderungan bahasa dan sastra yang dipimpin oleh orang Belanda dan Indo, sedangkan pada tahun 1860-an dan 1870-an pers berkembang lebih bersifat komersial dan brorientasi misi. Selama periode ini, pertumbuhan dan ekspansi pers berlangsung lebih cepat di kota-kota pesisir, yakni kawasan permukiman para pembaca multirasial dan lingkungan urban kosmopolitan. Di kota-kota bandar pula ragam bahasa Melayu rendah berkembang dan menjadi  medium pers, kendati bahasa Jawa tetap berfungsi sebagai bahasa sejumlah surat kabar yang terbit di Vorstenlanden (Yogyakarta dan Surakarta).
            Periode 1870-an dan sesudahnya akan memetakan perkembangan baru pers berbahasa anak negeri. Pentingnya pertumbuhan itu kini ditandai tidak hanya oleh bertambahnya penerbit dan editor, tetapi juga oleh minat yang diperhatikan pembaca dari berbagai latar belakang. Perkembangannya dimasa depan akan tergantung tidak hanya pada upaya para penerbit Belanda dan Editor Indo, tetapi juga pada partisipasi golongan Tionghoa peranakan dan orang Indonesia. Namun, para editor Indo-lah yang pertama-tama menunjukkan cara mengelola surat ,kabar dan menggunakannya sebagai agen perubahan sosial.
1.3.Pembredeilan Pers dan Penyebabnya
            Penguasa negara merumuskan kebijakan yang mengatur kehidupan pers sejak zaman kolonial. Peraturan pertama mengenai pers di zaman Hindia Belanda dituangkan pada tahun 1856, dalam Reglement op de Drukwerken in Nederlandch-Indie, yang bersifat pengawasan preventif. Terbaca dalam RR 1856 (KB 8 April 1856 Ind.Stb.no 74) antara lain; Semua karya cetak sebelum diterbitkan, satu eksemplar harus dikirimkan dulu kepada kepala pemerintahan
setempat, pejabat justisi dan Algemene Secretarie. Pengiriman harus dilakukan oleh pihak pencetak atau penerbitnya dengan ditandatangani. Jika ketentuan tersebut tidak dipatuhi, maka karya cetak tersebut disita. Tindakan itu bisa disertai dengan penyegelan percetakan atau penyimpanan barang-barang cetakan itu.[19]
            Aturan ini pada 1906 diperbaiki menjadi bersifat represif, yang menuntut setiap penerbit mengirim karya cetak ke pemerintah sebelum dicetak. Dalam perubahan tahun 1906 (KB 19 Maret 1906 Ind.Stb.no.270) dihapuskan ketentuan yang bersifat preventif sehingga penyerahan eksemplar kepada pejabat tersebut dilakukan dalam waktu 24 jam setelah barang cetakan diedarkan. Ketentuan bahwa pada karya cetak tersebut harus dicantumkan nama dan tempat tinggal si pencetak dan penerbitnya masih berlaku. Pelanggaran ketentuan ini tidak akan mengakibatkan penyitaan, melainkan denda flO-flOO.[20]
            Dua puluh lima tahun kemudian, pada 1931, pemerintah kolonial melahirkan Persbreidel Ordonnantie. Aturan ini memberikan hak kepada Gubernur Jenderal untuk melarang penerbitan yang dinilai bisa “mengganggu ketertiban umum”. Larangan terbit baru dilaksanakan setelah penerbitan yang bersangkutan ditunjuk oleh Gubernur Jenderal sebagai penerbitan yang dilarang terbit untuk sementara. Gubernur Jenderal berhak melarang percetakan, penerbitan, dan penyebaran sebuah surat kabar paling lama delapan hari. Bahkan bisa diperpanjang sampai dengan tiga puluh hari berturut-turut. Selain Persbreidel Ordonnantie, dikenal pula tindakan pemerintah Hindia Belanda terhadap pers berdasarkan Haatzaai Artikelen.[21]
            Pasal 154,155,156 dan 157 Wetboek van Strafrecht. Aturan ini mengancam hukuman terhadap siapapun yang menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah Nederland atau Hindia Belanda, yang berlaku sejak 1918. Pada zaman pendudukan Jepang, untuk wilayah Jawa dan Madura diterapkan Undang-undang No.16 [22]yang memberlakukan sistem lisensi dan sensor preventif. Dua segi yang menonjol dari UU itu terkait dengan berlakunya sistem izin terbit dan sensor preventif, yaitu pasal 1 menyatakan bahwa semua jenis barang cetakan harus memiliki izin publikasi atau izin terbit. Pasal 2 melarang semua penerbitan yang sebelumnya memusuhi Jepang untuk meneruskan penerbitannya.[23]
            Ketentuan mengenai sensor preventif ditegaskan dalam pasal 4: Semua barang cetakan, sebelum diedarkan harus melewati badan sensor Balatentara Jepang. Dalam pasal 10 disebutkan bahwa Sala) dan Surabaya. Kantor pusat sensor ditempatkan di Jakarta. Setiap penerbitan cetak harus memiliki ijin terbit serta melarang penerbitan yang dinilai memusuhi Jepang. Aturan itu masih diperkuat lagi dengan menempatkan shidooin (penasehat) dalam staf redaksi setiap surat kabar. Tugas “penasehat” ini sesungguhnya adalah mengontrol dan menyensor, bahkan adakalanya menulis artikel-artikel dengan memakai nama para anggota redaksi. Sejumlah aturan yang diterapkan pada era penjajahan itu ternyata tetap dipelihara oleh pemerintahan Republik Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaan. Misalnya ketentuan yang tertuang dalam Persbreidel Ordonnantie, terus dipakai dan secara formal baru diganti pada 1954.[24]
            Penghapusan aturan ini juga dikarenakan adanya perjuangan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang didirikan di Sala 9 Februari 1946. Dalam kongres ke-7 di Denpasar bulan Agustus 1953 misalnya, PWI mengeluarkan keputusan: Menuntut kepada Pemerintah supaya segera mengeluarkan Undang-Undang Pers yang bersumber pada hak kemerdekaan berpikir dan kebebasan mempunyai serta mengeluarkan pendapat, sesuai dengan pasal 18 dan 19 Undang Undang Dasar Sementara. Akan tetapi sebelum UU Pokok Pers akhirnya disahkan pada tanggal 12 Desember 1966, pers Indonesia masih menghadapi peratuan-peraturan yang dirasa menekan para wartawan. [25]
            Perkembangan politik turut mempengaruhi lahirnya peratutan-peraturan tersebut. Pada 14 September 1956, Kepala Staf Angkatan Darat, selaku Penguasa Militer, mengeluarkan peraturan No. PKM/001/0/1956. Pasal 1 peraturan ini menegaskan larangan untuk mencetak, menerbitkan dan menyebarkan serta memiliki tulisan, gambar, klise atau lukisan yang memuat atau mengandung kecaman atau penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Larangan itu juga berlaku bagi tulisan dan gambar yang dinilai mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan.[26]
3.1. Kesimpulan
            Bahwa pers merupakan sebuah produk sampingan usaha orang Eropa di bidang budaya, dan ekonomi yang bermula pada masa awal VOC pada abad ke-17. Perkembangan pers pun di dorong oleh motif-motif ekonomi, sosio-kultural, dan misionaris. Selain itu menghujahkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan pers yang mantap merupakan produk lingkungan urban, dengan sejumlah sekolah, infrastruktur dan komunikasi modern, termasuk khususnya sebuah Lingua  Franca, yakni ragam bahasa Melayu rendah, dan Melayu pasar. Proses modernisasi mendorong perkembangan pers, memacu pertumbuhan intelektual di kalangan orang Indonesia yang lambat laut ingin sekali menandingi orang Eropa dan Tionghoa dalam meraih modernitas. Sehingga modernitas ini pun pada gilirannya merangsang orang Indonesia mendirikan pers sendiri, serta membangun organisasi sosial-ekonomi, keagamaan dan politik. Semua upaya ini merupakan pengejawantahan kesadaran nasional modern yang telah bangkit di kalangan cendikiawan Indonesia.
            Akhirnya, pembreidelan pers menimbulkan implikasi memudarnya kebebasan pers, bahkan bukan tidak mungkin akan hilang. Salah satu ciri penting dalam sistem demokratis adalah pers yang bebas dan independen. Pers sering disebut sebagai “pilar keempat” dari sistem yang demokratis. Tanpa pers yang bebas dan independen, suatu negara sulit mengaku sebagai negara demokratis. Ketika kebebasan pers tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam suatu negara, niscaya demokrasi dalam negara tersebut tidaklah akan pernah ada. Karena di dalam negara yang cenderung dominan, pers hanya akan cenderung menjadi corong ataupun alat propaganda pemerintah. Bilamana keduanya tidak memiliki kedudukan yang seimbang, maka demokrasi hanyalah sebuah utopia belaka. Implikasi lain atas pembreidelan pers juga mengakibatkan profesionalitas jurnalis atau profesi wartawan menjadi terkebiri. Artinya, tidak ada kesempatan bagi seorang jurnalis untuk melakukan aktivitas jurnalisme secara independen, karena pengawasan (monitoring) penguasa negara yang berujung pada pembreidelan institusi pers maupun penahanan dari para insan pers. Bahkan aksi nekad beberapa jurnalis tidak juga kuasa menghentikan tindakan antipers dari negara. Media pers pun hanya berakhir sebagai sarana atau alat negara bagi pengembangan ideologi (ideological state apparatus).
DAFTAR PUSTAKA
Rujukan Sumber :
Adam. B.Ahmat.2003. Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan     (1855-            1913).PT.Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
 De H.J.Graaf.1969. ‘Indonesia’, dalam: Colin Clair, The Spread of Printing: Eastern       Hemisphere.             Amsterdam: Bangent.
De J. Louter.1914. Handboek van het staats- en administratief recht van Nederlandsch-Indie.      Amsterdam.
C.W. Wormser. (s.a.)a.  Drie en dertigjaren op Java. Jil. III: In het dagbladwezen.            Amsterdam:W.ten Have.
Encyclopaedae, Encyclopaedae van Nederlandsch-Indie. Cet 2.’s-Gravenhage: Nijhoff.    Leiden:Brill.Jil.4.
Hartevelt.1856. Gebroeders Hartevelt en Co. Brosur yang dilampirkan pada Bromartani, edisi      Agustus 1856.
H, Kroeskamp.1974. Early Schoolmasters in a Developing Country: A History of Experiments in  School Education in 19 th Century Indonesia. Assen : Van Gorcum.
John ,Crawfurd, 1852. A Grammar and Dictionary of the Malay Language with Preliminary             Dissertation.2 Jil. London.
John, Hoffman.1979. A Foreign Investment: Indies Malay to 1901, Indonesia.
J.O.M.Broek. 1942. Economic Development of the Netherlands Indies. New York: Institue of      Pacific Relations.
Manual. 1918. A Manual of Nedherlands India ( Dutch East Indies). Naval Staff Intelligence             Departement.
Milone, Pauline Dublin. 1966. Queen City of the East:The Metamorphosis of a Colonial   Capital.             Berkeley.         [Desertasi, University of California].Kruger, Muller.Th.1969. Indonesia dan orang-orang Indonesia, dalam:S. Ichimura dan       Koentjaraningrat (ed.), Indonesia: Masalah dan Peristiwa; Bunga Rampai.
M.C. Ricklefs.1974. Jogjakarta under Sultan Mangkubumi 1749-1792, A History of the    Division of      Java.             London: Oxford University Press.
S.M. Zwemer. 1911. Islam and Christianity in Malaysia. The Modern Word.Jil. ke—1.
Van der J.A. Chijs.1880.’ Proeve eener Nederlandsch Indische Biblographie (1659-1870);             Verhandelingen van    het Bataviaasch Genootscap van Kunsten en Wetenschappen.          Jil. Ke- 39, 1 Batavia.
Von , G.H. Faber.1930. A Short History of Jurnalism in the Ducth East Indies. Sourabaya:           Kolff.
W.M.F. Mansvelt, dkk. 1978. Changing Economy in Indonesia: A Selection of      Statistical        Source Material from the Early 19th Century up to 1940. Jil. Ke-4:Rice      Price.s’Gravenhage:Nijhoff.
            1981. A History of Modern Indonesia. London:MacMillan.
Zubaidah, Isa.1972. Printing and Publishing in Indonesia: 1602-1970. Indiana. ( Desertasi,           Indiana University).
Rujukan Jurnal:
Reny ,Triwardani.(2010). Pembreidelan Pers di Indonesia dalam Prespektif Politik Media (Online) Tersedia: http:// www.google.com/jurnal-awal-pers/reny.html. Diakses pada tanggal 17 September 2014.


[1] Ahmat B. Adam. .2003. Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan (1855-            1913).PT.Pustaka Pelajar: Yogyakarta. hlm.22.
[2] Louter, J.de. 1914. Handboek van het staats- en administratief recht van Nederlandsch-Indie. Amsterdam.hlm.161.
[3] Ahmat B. Adam. .2003. Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan (1855-            1913).PT.Pustaka Pelajar: Yogyakarta. hlm.24.
[4] Encyclopaedae, Encyclopaedae van Nederlandsch-Indie. Cet 2.’s-Gravenhage: Nijhoff. Leiden:Brill.Jil.4.hlm. 786.
[5] Ahmat B. Adam. .2003. Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan (1855-            1913).PT.Pustaka Pelajar: Yogyakarta.hlm.26.
[6] Ahmat B. Adam. .2003. Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan (1855-            1913).PT.Pustaka Pelajar: Yogyakarta.hlm.28.
[7]Kroeskamp, H.1974. Early Schoolmasters in a Developing Country: A History of Experiments in School Education in 19 th Century Indonesia. Assen : Van Gorcum.hlm.304.
[8] Ahmat B. Adam.Ibid.hlm.31.
[9]Hartevelt.1856. Gebroeders Hartevelt en Co. Brosur yang dilampirkan pada Bromartani, edisi Agustus 1856.
[10] Ahmat B. Adam.  2003. Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan (1855-            1913).PT.Pustaka Pelajar: Yogyakarta.hlm.32.
[11] Ahmat B. Adam.  2003. Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan (1855-            1913).PT.Pustaka Pelajar: Yogyakarta.hlm.33.
[12] Ahmat B. Adam.2003. Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan (1855-            1913).PT.Pustaka Pelajar: Yogyakarta.hlm.33.
[13] Ahmat B. Adam.2003. Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan (1855-            1913).PT.Pustaka Pelajar: Yogyakarta.hlm 34.
[14] Ahmat B. Adam.2003. Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan (1855-            1913).PT.Pustaka Pelajar: Yogyakarta.hlm.35.
[15] Ahmat B. Adam.2003. Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan (1855-            1913).PT.Pustaka Pelajar: Yogyakarta.hlm.35.
[16]Kroeskamp, H.1974. Early Schoolmasters in a Developing Country: A History of Experiments in School Education in 19 th Century Indonesia. Assen : Van Gorcum.hlm.331.
[17] Ahmat B. Adam.2003. Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan (1855-            1913).PT.Pustaka Pelajar: Yogyakarta.hlm.36-37.
[18] Ahmat B. Adam.2003. Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan (1855-            1913).PT.Pustaka Pelajar: Yogyakarta.hlm.36-37.
[19] Surjomihardjo, Abdurrahman (red). 2001. Beberapa segi perkembangan Sejarah Pers di Indonesia. Jakarta: Kompas. Hlm 171-172.
[20]Surjomihardjo, Abdurrahman (red). 2001. Beberapa segi perkembangan Sejarah Pers di Indonesia. Jakarta: Kompas. hlm 171-172.
[21]Surjomihardjo, Abdurrahman (red). 2001. Beberapa segi perkembangan Sejarah Pers di Indonesia. Jakarta: Kompas. hlm 173.
[22]Surjomihardjo, Abdurrahman (red). 2001. Beberapa segi perkembangan Sejarah Pers di Indonesia. Jakarta: Kompas. Hlm 175-176.
[23] Surjomihardjo, Abdurrahman (red). 2001. Beberapa segi perkembangan Sejarah Pers di Indonesia. Jakarta: Kompas. Hlm 175-176.
[24]Surjomihardjo, Abdurrahman (red). 2001. Beberapa segi perkembangan Sejarah Pers di Indonesia. Jakarta: Kompas. Hlm 175-176.
[25] Surjomihardjo, Abdurrahman (red). 2001. Beberapa segi perkembangan Sejarah Pers di Indonesia. Jakarta: Kompas. Hlm 175-176.
[26]Surjomihardjo, Abdurrahman (red). 2001. Beberapa segi perkembangan Sejarah Pers di Indonesia. Jakarta: Kompas. Hlm 175-176.

Related posts

Leave a Comment