15 Oktober 2019
INSAN PERS
Image default

KPU Sumenep Ancam Pidakan Pihak Pemotong Honor KPPS

Insanpers.com. Sumenep–misi Pemilihan Umum (KPU) tengah sibuk mempersiapkan banyak hal pada  H-2 Pemilu 2019, mulai TPS, pengamanan, hingga para  Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)nya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, A. Waris memastikan akan bertindak tegas bila menemui aksi pungutan liar (Pungli) terhadap honorarium Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“Semua peralatan mulai alat tulis dan semacamnya itu sudah lengkap dari KPU, itu tidak ada pemotongan (honorarium KPPS) sudah. Jadi kalau ada jajaran kami yang dengan alasan apapun (meotong honor) itu tidak boleh,” kata Waris.

Pihaknya intruksikan pada semua warga yang menemukan ada pungli atau pemotongan honorarium KPPS untuk segera melapor.

“Lengkap sudah semua, kalau ada temuan laporkan, itu pidana karena dianggap pencurian,” paparnya.

Indikasi adanya aksi pemotongan honorarium kelompok KPPS di setiap TPS memang dilaporkan berpotensi terjadi di Sumenep.

“Alasannya dipotong honor kami itu katanya untuk uang makan, dan alat – alat lainnya di TPS,” kata warga Sumenep yang namanya minta disembunyikan.

Honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak jauh berbeda dengan honor yang diterima pada Pemilu lima tahun lalu, yakni sekitar Rp. 500 ribu per orang.

Hal itu sesuai dengan suarat dari Menteri Keuangan (Menkeu) yang mengedarkan surat Nomor S-118/MK.02/2016.

Yakni, Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden, serta Tahapan Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, Wali Kota Serentak.

Reporter Ali Hafidz Syahbana Tribun Madura

Related posts