15 Oktober 2019
INSAN PERS
Image default

Save KPK, Jangan Sisipkan Kepentingan Politik

Jakarta – Pengesahan revisi UU KPK oleh DPR menjadi polemik di kalangan politisi, akademisi, LSM dan Masyarakat. Polemik dan pro-kontra itu merupakan hal wajar dalam negara demokrasi, sebagai salah satu bentuk pendewasaan bangsa ini menuju konsolidasi demokrasi. Namun demikian, ketika DPR sudah mengesahkan, maka sedianya seluruh elemen bangsa harus menghormati dan menerimanya sebagai konsensus bersama.

Kami mahasiswa yang tergabung dalam “Mahasiswa Progresif Anti Korupsi (MAPAK)” telah melakukan kajian secara matang terkait revisi UU KPK yang saat ini telah disahkan oleh DPR. Dari hasil diskusi kami memastikan bahwa revisi UU KPK pada dasarnya bukan pelemahan terhadap institusi KPK, tetapi justru malah memperkuat posisi KPK sebagai lembaga negara. MAPAK menilai KPK yang selama ini “independen” telah disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh kekuatan tertentu untuk memainkan hasrah politiknya, nyaris tanpa kontrol dan tak kendali.

Beberapa point revisi UU KPK yang menjadi kontroversi dan dianggap pelemahan terhadap KPK diantaranya adalah adanya pengawasan terhadap KPK. Padahal pengawasan terhadap KPK pada hakikatnya berfungsi untuk menjaga integritas KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya, agar tidak terjebak pada ruang-ruang politik dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum pimpinan KPK dan kekuatan politik lainnya. Demikian pula terkait kewenangan penyadapan yang nyaris tanpa kontrol, sangat potensial disalahgunakan. MAPAK menilai bahwa revisi UU KPK lebih mengedepankan upaya pencegahan, sehingga sejalan dengan asas hukum pidana “ultimum remidium” bahwa sanksi pidana dipergunakan sebagai senjata terakhir manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya.

Hal lain yang penting adalah mewujudkan KPK sebagai lemabaga negara yang tugas dan fungsinya mengacu pada konstitusi, bebas dari anasir dan kepentingan politik. Secara kelembagaan KPK harus didukung oleh birokrasi yang suportif terhadap kebijakan pimpinannya. MAPAK menilai bahwa birokrasi KPK telah bermain politik melalui pembentukan LSM Wadah Pegawai KPK, yang menjadi kendala tersendiri bagi pimpinan KPK dalam melaksanakan tugas penegakan hukum yang obyektif, transfaran dan berkeadilan.

Melalui penetapan UU yang baru, maka KPK ke depan tidak lagi terjebak masuk ke ranah politik. Hukum tidak lagi dijadikan alat kekuasaan dengan modus pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu narasi bahwa revisi undang-undang KPK berarti pelemahan KPK adalah pembohongan publik yang lagi-lagi dimainkan oleh kelompok-kelompok tertentu -termasuk LSM Wadah Pegawai KPK. Bicara pelemahan KPK melalui pengesahan revisi UU KPK, hanya sebuah framing propaganda oleh kelompok kepentingan, yang selama ini menyalahgunakan KPK sebagai alat politik kekuasaan. Hal ini sangat berbahaya dan akan merusak sistem kita berbangsa dan bernegara, apalagi keberadaannya kemudian menjadi tidak efektif dan efisien.

Ringkasnya, revisi UU KPK merupakan langkah yang tepat menuju konsolidasi domokrasi dalam sistem pemerintahan kita yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Bahwa euforia reformasi yang kebablasan harus mulai disudahi, dimana seluruh lembaga negara harus ditata sedemikian rupa dalam tertib hukum. Sudah saatnya kebebasan berdemokrasi dibatasi dengan menempatkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan sebagai panglima demi terwujudnya penegakan hukum pemberantasan korupsi yang berkeadilan.

Oleh karena itu kami Mahasiswa Progresif Anti Korupsi (MAPAK) menyatakan sikap:

  1. Mendukung Pengesahan UU KPK oleh DPR.
  2. Mengapresiasi DPR Yang Telah Mengesahkan UU KPK agar lebih Kuat dalam Penegakan Korupsi.
  3. Mendukung Pimpinan KPK Terpilih.
  4. Percepat Pelantikan Pimpinan KPK Terpilih.
  5. Bubarkan Wadah Pegawai KPK Yang Syarat Kepentingan.
  6. Bebaskan KPK dari gerakan politik.
  7. Fungsikan KPK sebagai institusi penegakan hukum yang bersih dan adil sesuai dengan konstitusi, bebas dari kepentingan politik praktis.

Jakarta, 23 September 2019

Mahasiswa Progresif Anti Korupsi (MAPAK)

Related posts